RIAU – Upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan terus dilakukan Belantara Foundation.
Melalui program pengelolaan hutan desa berkelanjutan, organisasi nirlaba tersebut menyerahkan bantuan alat dan modal usaha kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di lima desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Penyerahan bantuan berlangsung pada 6–7 Juli 2026 dan menyasar KUPS di Desa Sungai Bela, Concong Dalam, Concong Tengah, Kampung Baru, dan Panglima Raja.
Bantuan diberikan berdasarkan hasil asesmen potensi ekonomi masyarakat yang sebelumnya dilakukan Belantara Foundation di kawasan hutan mangrove tersebut.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, mengatakan program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat pengelolaan hutan desa secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi laju deforestasi, memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi, meningkatkan jasa ekosistem, serta memperkuat mata pencaharian masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
“Program ini juga mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan beserta keanekaragaman hayati sebagai fondasi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung target FOLU Net Sink 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Dolly, Sabtu (11/7/2026).
Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan potensi usaha di masing-masing desa. KUPS Pakan Makmur di Desa Sungai Bela memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha kerupuk udang. Sementara KUPS Bina Keluarga di Desa Panglima Raja menerima bantuan bagi pengembangan usaha kerupuk amplang.
Di Desa Concong Dalam dan Concong Tengah, bantuan diberikan kepada KUPS Kepiting Alam Berkah dan KUPS Kepiting Lestari untuk pengembangan usaha budi daya kepiting. Adapun KUPS Nipah Pesisir di Desa Kampung Baru memperoleh dukungan pengembangan usaha pucuk dan lidi nipah.
Belantara Foundation mencatat, sejak 2023 pihaknya telah mendampingi program pengelolaan hutan desa di enam desa di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari dukungan terhadap program Perhutanan Sosial pemerintah.
Selama hampir tiga tahun pelaksanaan program, Belantara berhasil memfasilitasi terbitnya Surat Keputusan (SK) Hutan Desa di enam desa dengan total kawasan mencapai 10.087 hektare.
Selain itu, organisasi tersebut juga membentuk enam lembaga pengelola hutan desa yang melibatkan 124 anggota masyarakat serta enam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang beranggotakan 74 warga.
Tidak hanya itu, Belantara bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) juga telah melakukan pendataan biodiversitas, sosial, dan ekonomi, sekaligus mendampingi pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi lokal.
Penyuluh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Mandah, Syamsi Mahdi, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun Belantara bersama berbagai pihak. Menurutnya, pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
“Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong sinergi antara pelestarian kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan,” katanya.
Apresiasi juga datang dari Kepala Desa Concong Tengah, M. Asikin, yang menilai pendampingan Belantara membuka peluang bagi desa untuk merancang pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, Kepala Desa Sungai Bela, Erwandi, menegaskan bahwa potensi sumber daya alam di wilayahnya harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Sementara Kepala Desa Panglima Raja, H. Haliar, berharap pendampingan Belantara juga dapat mendorong pengembangan wisata mangrove di desanya. Di tingkat masyarakat, Ketua KUPS Bina Keluarga, Yusnizar, mengaku optimistis bantuan tersebut akan meningkatkan pendapatan keluarga.
Hal serupa disampaikan Ketua KUPS Nipah Pesisir, Zuraida, yang menilai pendampingan Belantara tidak hanya memperkuat kelompok perempuan, tetapi juga membuka peluang lahirnya usaha-usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, Belantara Foundation berharap model pengelolaan hutan desa berbasis masyarakat di Indragiri Hilir dapat menjadi contoh keberhasilan perhutanan sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
