BI Cari Solusi Penguatan UMKM, SHAFF 2026 Dorong Pembiayaan Syariah Lebih Inklusif

LOMBOK – Bank Indonesia terus memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui Sharia Financing Forum (SHAFF) 2026 Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (8/7/2026).

Berbagai pemangku kepentingan berkumpul mencari solusi konkret untuk memperkuat pembiayaan syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) KTI 2026 ini menghadirkan regulator, akademisi, praktisi ekonomi syariah, hingga pelaku industri keuangan dalam satu meja diskusi guna merumuskan strategi percepatan UMKM naik kelas.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario Kartiko Pamungkas, Ekonom Ahli Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia R. Eko Aldi Irianto, serta Ketua Komite Pengembangan Industri Halal dan Ekosistem Haji IAEI sekaligus Founder & CEO Gaido Group, Muhammad Hasan Gaido.

Kegiatan tersebut juga diikuti pimpinan Bank NTB Syariah, perbankan syariah, BPRS, BAZNAS, lembaga amil zakat, hingga berbagai pemangku kepentingan pengembangan ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia.

Dalam pemaparannya, R. Eko Aldi Irianto menegaskan bahwa pengembangan UMKM harus dibangun berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar melihat besarnya potensi.

“Kita perlu melihat persoalan yang dihadapi UMKM secara objektif. Fondasi ekonomi UMKM saat ini menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dirumuskan solusi bersama agar UMKM kecil dapat naik kelas menjadi menengah, dan UMKM menengah berkembang menjadi usaha besar,” ujarnya.

Ia menilai pembiayaan perbankan syariah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), perlu semakin tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha.

Sementara itu, Muhammad Hasan Gaido menawarkan konsep pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku UMKM.

Menurutnya, pelaku usaha mikro yang baru memulai bisnis sebaiknya memperoleh akses pembiayaan melalui skema qard hasan, yakni pembiayaan tanpa biaya administrasi maupun bagi hasil. Adapun UMKM yang telah berkembang dapat memperoleh dukungan melalui KUR syariah maupun pembiayaan syariah lainnya dengan margin yang ringan.

“Bahkan jika memungkinkan, margin pembiayaan KUR syariah dapat ditekan di bawah lima persen sehingga mampu memperkuat modal usaha masyarakat,” kata Hasan Gaido.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah tidak cukup hanya melalui pembiayaan.

Menurutnya, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat penggunaan produk UMKM, memperluas pendampingan usaha, serta meningkatkan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat.

“Menjadi pelaku usaha ekonomi syariah bukan hanya aktivitas bisnis, tetapi juga bagian dari dakwah. Bekerja merupakan ibadah. Karena itu mari kita percepat terwujudnya satu juta pengusaha ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya.

Hasan Gaido juga memperkenalkan Gaidoo.id, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan ekonomi syariah dalam satu ekosistem.

Di sisi lain, Direktur Bank NTB Syariah, Agus, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini berada di atas rata-rata nasional.

Menurutnya, berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk melalui Program Rinjani, menjadi bagian dari transformasi digital untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Dalam sesi diskusi, perwakilan Hidayatullah NTB, Ikhwan Hidayatullah, menyatakan organisasinya siap berkolaborasi dalam pemberdayaan UMKM, pengembangan industri halal, dan percepatan ekonomi syariah nasional.

Melalui penyelenggaraan SHAFF 2026, Bank Indonesia berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara regulator, industri keuangan syariah, pemerintah daerah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif, mempercepat UMKM naik kelas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia. (*)