INDEPENDENEWS.COM, JAKARTA — Sebanyak 48,8 persen masyarakat Indonesia menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 14–24 Juli 2026.
Survei itu juga memetakan berbagai alasan masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Harga kebutuhan pokok yang masih mahal menjadi alasan paling banyak disebut responden.
Sebanyak 17,4 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok masih mahal sebagai alasan ketidakpuasan.
Alasan berikutnya adalah program kerja pemerintah yang dinilai belum berjalan maksimal, dengan angka 10,2 persen.
Kemudian, 9,9 persen responden menilai korupsi masih merajalela.
Sementara itu, 9,4 persen responden menilai kondisi ekonomi belum stabil atau memburuk.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu alasan ketidakpuasan.
Sebanyak 6,8 persen responden menilai program MBG dan KDM tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Selain itu, 6,4 persen responden menyoroti bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran atau kurang merata.
Alasan lainnya adalah belum adanya bukti kinerja yang dianggap memuaskan.
Sebanyak 4,6 persen responden menilai kinerja pemerintah belum bagus.
Angka yang sama, 4,6 persen, menyebut Presiden tidak menepati janji kampanye.
Sebanyak 3,8 persen responden menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.
Persoalan lapangan pekerjaan juga menjadi perhatian masyarakat.
Sebanyak 3,2 persen responden menyebut lapangan pekerjaan masih sulit didapat.
Alasan lainnya mencakup belum adanya perubahan sebesar 2,1 persen.
Kemudian, 1,6 persen responden menilai penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.
Sebanyak 1,4 persen responden menilai pemerintah terlalu banyak membuang anggaran.
Sementara 1,3 persen responden menyoroti harga BBM yang mahal dan sulit didapat.
Sejumlah alasan lain berada di bawah angka 1,2 persen.
Di antaranya banyak masalah yang belum diselesaikan, pemerintah dinilai kurang tegas, berwibawa dan berani, serta dianggap anti kritik.
Responden juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai kurang baik dan keberadaan sejumlah menteri yang dianggap tidak kompeten.
Alasan lain yang muncul adalah perhatian kepada rakyat yang dinilai kurang, banyaknya omon-omon, pembangunan infrastruktur tidak merata, hingga pemerintah dinilai belum menyejahterakan rakyat.
Sementara itu, 4,9 persen responden tidak memberikan jawaban.
Metodologi Survei
Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
Responden merupakan warga berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel basis sebanyak 3.700 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi.
Untuk kebutuhan analisis, dilakukan oversample terhadap beberapa kelompok.
Oversample mencakup 200 mahasiswa di wilayah Jabodetabek, 200 buruh pabrik di wilayah Jabodetabek dan Karawang, serta 150 nelayan di wilayah Pantura.
Dengan demikian, total sampel yang digunakan mencapai 4.250 responden.
Dengan asumsi metode unproportional stratified random sampling, survei tersebut memiliki margin of error (MoE) sekitar ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam analisis gabungan, Indikator menerapkan pembobotan untuk mengembalikan proporsi sampel dari masing-masing provinsi.
Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah mendapatkan pelatihan.
Indikator juga melakukan quality control secara acak terhadap 20 persen dari total sampel.
Pengawasan dilakukan supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau melalui mekanisme spot check.
Dalam proses pengendalian kualitas tersebut, Indikator menyatakan tidak menemukan kesalahan berarti.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa persoalan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan program pemerintah, korupsi, dan kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang mendasari ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo. (*)
Sumber: Indikator Politik Indonesia, Survei Nasional 14–24 Juli 2026.
- Survei Indikator: 48,8 Persen Warga Tak Puas dengan Kinerja Prabowo, Harga Sembako Jadi Sorotan Utama - 23 Agustus 2026
- Mendaulat Rais Aam, Bukan Menghitung Suara - 23 Agustus 2026
- Peduli Korban Kebakaran Tamalanrea, YARI-Kemensos Salurkan Bantuan - 23 Agustus 2026