JEDDAH — Kantor Urusan Haji di lingkungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.
Tidak hanya saat musim haji berlangsung, kantor tersebut juga bekerja sepanjang tahun melakukan berbagai persiapan teknis dan koordinasi dengan pemerintah Saudi.
Pembantu Staf Teknis Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Zakaria Anshori, menjelaskan bahwa secara struktural Kantor Urusan Haji berada di bawah KJRI Jeddah, namun secara fungsional dan anggaran berada di bawah Kementerian Agama RI.
“Di luar musim haji, tugas utama kami melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan haji, termasuk koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kebutuhan operasional lainnya sebelum masa operasional haji dimulai,” kata Zakaria di Jeddah.
Selain urusan haji, pihaknya juga membantu penanganan persoalan jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi. Mulai dari kasus wanprestasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), pendampingan jemaah sakit, hingga pemulangan jemaah bermasalah.
Menurut Zakaria, ketika operasional haji berlangsung, personel Kantor Urusan Haji melebur ke dalam struktur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Meski demikian, secara organisasi kantor tersebut tetap menjalankan fungsi dukungan operasional di lapangan.
“Kami memfasilitasi berbagai kebutuhan PPIH Arab Saudi, seperti penataan perkantoran sektor, layanan di bandara, hingga kebutuhan operasional lainnya,” ujarnya.
Zakaria menuturkan, pelaksanaan haji tahun ini secara umum berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Evaluasi besar dilakukan terutama terkait persoalan percampuran syarikah yang sempat memicu kerumitan penempatan hotel dan transportasi jemaah.
“Tahun lalu banyak terjadi percampuran antar-syarikah sehingga cukup menyulitkan pengaturan jemaah, baik saat kedatangan di bandara maupun penempatan hotel sampai layanan di Arafah dan Mina,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan potensi percampuran masih dapat terjadi pada kloter-kloter akhir akibat penggabungan kursi kosong jemaah yang batal berangkat.
Untuk itu, pihaknya meminta petugas dan jemaah tetap waspada serta memperhatikan identitas layanan masing-masing selama berada di Arab Saudi.
Zakaria juga mengingatkan pentingnya membawa kartu nusuk setiap saat.
Menurutnya, pemerintah Arab Saudi rutin melakukan pemeriksaan acak di berbagai lokasi, termasuk area publik dan pusat perbelanjaan.
“Secara aturan, jemaah tidak bisa masuk Masjidil Haram tanpa kartu nusuk. Karena itu kami mengimbau agar kartu nusuk selalu dibawa ke mana pun pergi, bahkan difoto dan disimpan di telepon genggam sebagai cadangan,” ujarnya. (*)
