INDEPENDENews.com- Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Dalam kurun waktu tersebut, duet ini menorehkan sejumlah capaian penting di bidang ekonomi, sosial, dan pertahanan, meski bayang-bayang kritik terhadap gaya kepemimpinan kuat dan sentralisasi kekuasaan terus mengemuka.
Ekonomi Stabil, Program Sosial Meluas
Sepanjang tahun pertama, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1 persen, termasuk tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Inflasi terkendali di kisaran 2,6 persen, sementara neraca perdagangan tetap surplus.
Pemerintah juga mengklaim keberhasilan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dan ibu hamil, yang kini menjangkau 26 provinsi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan arah ekonomi Indonesia harus mandiri, dengan menekan ketergantungan impor dan memperkuat produksi pangan nasional.
Tiga Kali Reshuffle Kabinet
Dalam setahun, Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet.
Langkah pertama dilakukan 19 Februari 2025, disusul reshuffle besar pada 8 September 2025 yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dan terakhir 17 September 2025 untuk menata ulang kementerian bidang politik, hukum, dan olahraga.
Analis menilai langkah cepat ini menunjukkan gaya kepemimpinan tegas, namun juga mencerminkan ketidaksabaran terhadap kinerja menteri yang dinilai lamban.
Isu Pertahanan dan Diplomasi
Pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam bidang pertahanan melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.
Langkah diplomatik Prabowo yang menghadiri KTT Perdamaian Gaza dan membuka komunikasi dengan Israel menuai pro-kontra di dalam negeri, tetapi diapresiasi komunitas internasional sebagai upaya “realpolitik” Indonesia.
Tantangan dan Kritik
Meski mendapat tingkat kepuasan publik 80,2 persen, sejumlah lembaga masyarakat sipil menyoroti meningkatnya peran militer di ranah sipil serta potensi kemunduran kebebasan pers dan akademik.
Di sisi lain, survei menunjukkan hanya 51 persen jurnalis menilai kinerja pemerintahan “baik”, sementara 49 persen lainnya menilai “buruk” atau “sangat buruk”, terutama di bidang kebebasan informasi.
Sektor pendidikan dan riset juga disebut belum menunjukkan lompatan berarti, bahkan sempat terkendala akibat penyesuaian anggaran pada awal 2025.
Arah Tahun Kedua
Dalam pidato peringatan setahun pemerintahan, Prabowo menyatakan tahun kedua akan menjadi fase “eksekusi besar-besaran”.
Fokus diarahkan pada:
Penguatan industri pangan dan energi nasional
Reformasi birokrasi berbasis digital
Pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran
Percepatan pemerataan pembangunan di luar Jawa
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan kombinasi antara stabilitas ekonomi dan kepemimpinan tegas, namun dibayangi tantangan demokrasi, kebebasan sipil, dan efektivitas birokrasi.
Masa depan kabinet akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keterbukaan, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.(*)
