Ketika Antrean BBM Terurai, Pemerintah Tak Sekadar Diam

Oleh: Ruslan Abd. Gani
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

INDEPENDENEWS.COM, MAKASSAR — Beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar dan daerah penyangga sekitarnya, menjadi perhatian masyarakat.

Kendaraan mengular, waktu tunggu semakin panjang, bahkan hingga subuh dini hari. Aktivitas sebagian masyarakat pun ikut terganggu.

Bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas ekonomi, persoalan bahan bakar minyak (BBM) bukanlah persoalan kecil. BBM berkaitan langsung dengan mobilitas, produktivitas, distribusi barang, hingga keberlangsungan usaha masyarakat.

Namun, ada perkembangan yang patut kita syukuri. Antrean yang sebelumnya panjang kini mulai terurai.

Di balik kondisi yang mulai membaik tersebut, tentu terdapat kerja pemerintahan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Ada koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta upaya mempertemukan berbagai kepentingan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera ditangani.

Dalam konteks inilah, kerja Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menarik untuk dilihat.

Ketika persoalan antrean BBM mulai muncul dan menjadi perhatian publik, Gubernur Sulawesi Selatan memilih untuk tidak tinggal diam. Ia turun mengecek kondisi di lapangan, melihat secara langsung persoalan yang terjadi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan mendorong agar persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar.

Bagi saya, kehadiran seorang pemimpin di tengah persoalan masyarakat memiliki arti tersendiri.

Pemerintahan bukan hanya soal administrasi, rapat, laporan, atau pidato-pidato yang tersusun di atas meja dan disampaikan di depan podium. Pada akhirnya, pemerintahan harus dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Karena itu, ketika seorang gubernur hadir langsung melihat kondisi di lapangan, mendengarkan persoalan masyarakat, kemudian menggerakkan perangkat pemerintahan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di situlah kita melihat wajah pemerintahan yang bekerja.

BBM dan Pentingnya Kolaborasi
Persoalan BBM memang tidak sederhana.

Pemerintah provinsi bukan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam penyediaan dan distribusi BBM. Ada pemerintah pusat, Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, hingga pengelola SPBU yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan.

Karena itu, persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang gubernur untuk menghubungkan berbagai kewenangan tersebut agar dapat bergerak bersama demi kepentingan masyarakat.

Pada titik inilah kerja Gubernur Sulawesi Selatan patut mendapatkan perhatian.

Gubernur tidak mengambil alih kewenangan Pertamina. Ia justru menjalankan fungsi pemerintahannya dengan membangun koordinasi dan mendorong pihak yang memiliki kewenangan agar bersama-sama mencari solusi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, meskipun secara kewenangan tidak seluruhnya berada di tangan gubernur.

Antrean BBM juga memperlihatkan betapa pentingnya koordinasi dalam pemerintahan. Ketika antrean kendaraan mulai memanjang, pemerintah bersama pihak terkait melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan situasi.

Pengaturan pengisian BBM diterapkan dalam kondisi mendesak. Komunikasi dilakukan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, sementara pemerintah mendorong penambahan pelayanan dan pengaturan pengisian kendaraan dengan sistem ganjil-genap agar beban antrean dapat dikurangi.

Hasilnya mulai terlihat.

Antrean yang sebelumnya begitu panjang perlahan mulai terurai.

Bagi masyarakat yang berada langsung di lapangan, perubahan tersebut tentu memiliki arti besar. Waktu menunggu menjadi lebih singkat, kendaraan mulai bergerak lebih lancar, dan aktivitas masyarakat secara perlahan kembali normal.

Di sinilah sebuah kebijakan pemerintah dapat dilihat dari hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tidak semua kerja pemerintahan terlihat dalam bentuk pembangunan fisik. Ada pula kerja pemerintahan yang bentuknya justru sangat sederhana: memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan pelayanan publik tetap berjalan.

Pemimpin yang Hadir

Apa yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan dalam menghadapi persoalan tersebut pada akhirnya bukan sekadar soal mengurai antrean kendaraan. Lebih dari itu, pemerintah sedang berupaya memastikan agar aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tidak terganggu terlalu lama.

Gubernur mengambil posisi sebagai penghubung sekaligus penggerak koordinasi antarlembaga.

Pada 14 September 2026, misalnya, dilakukan evaluasi bersama Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, dan Hiswana Migas mengenai kondisi antrean BBM.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mendorong analisis kebutuhan dan kemungkinan penambahan kuota untuk memastikan ketersediaan BBM dapat mengikuti kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian di SPBU.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Andi Sudirman Sulaiman bersama seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan bekerja serta berkolaborasi untuk memastikan masyarakat tidak harus terus merasakan teriknya matahari atau dinginnya udara ketika mengantre hingga subuh.

Dan ketika hari ini antrean mulai terurai, kita patut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja.

Apresiasi tentu bukan hanya kepada gubernur, tetapi juga kepada aparat keamanan, pemerintah kabupaten dan kota, pengelola SPBU, Pertamina, Hiswana Migas, serta seluruh pihak yang ikut membantu menjaga agar pelayanan BBM kepada masyarakat tetap berjalan.

Pemerintahan memang tidak bekerja sendirian. Namun, kepemimpinan seorang gubernur sangat menentukan bagaimana seluruh unsur tersebut dapat bergerak bersama.

Di sinilah kita dapat melihat pentingnya kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.

Seorang pemimpin daerah tidak selalu harus memiliki kewenangan atas setiap persoalan. Yang jauh lebih penting adalah kemampuannya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menggerakkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar persoalan dapat segera diselesaikan.

Gubernur Sulawesi Selatan telah menunjukkan bahwa ketika muncul persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat mengambil posisi terdepan untuk membantu mempercepat penyelesaiannya.

Antrean yang mulai terurai menjadi salah satu hasil yang dapat dilihat.

Tentu pekerjaan belum selesai. Pemerintah tetap perlu memastikan kondisi terus membaik dan ketersediaan BBM tetap terjaga. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar solusi sementara.

Namun, langkah yang telah dilakukan memberikan satu pesan penting: ketika pemerintah bergerak bersama, persoalan masyarakat dapat diurai.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan penjelasan panjang tentang siapa yang paling berwenang. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang berjalan.

Mereka ingin kendaraan dapat diisi BBM, kembali bekerja, mengangkut barang, mengantar anak ke sekolah, menjalankan usaha, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di tengah antrean.

Karena itu, ukuran sederhana keberhasilan pemerintahan sering kali justru terlihat dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ketika masyarakat mulai bisa mengisi BBM dengan lebih mudah, ketika antrean berkurang, ketika aktivitas ekonomi kembali bergerak, di situlah kerja pemerintahan mulai terasa.

Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang mungkin sedikit berbeda dari keseluruhan tulisan ini:

Pak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Anda memang tampan, rupawan, dan pemberani. Tetapi yang jauh lebih penting, keberanian itu harus selalu dibuktikan dengan keberpihakan dan kerja nyata untuk masyarakat.

Sebab, pada akhirnya, masyarakat bukan hanya membutuhkan pemimpin yang terlihat baik di depan kamera dan podium, tetapi pemimpin yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi persoalan.

Antrean boleh terurai, tetapi kerja untuk memastikan masyarakat tetap terlayani tidak boleh berhenti. (*)