INDEPENDENews.com, MAKASSAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis.
Pernyataan tersebut disampaikan Tasming saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan III di kantor Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Dalam pernyataannya di hadapan sejumlah pejabat pemerintah daerah, Tasming menyinggung pemberitaan media yang dianggapnya kerap menyoroti dan membesar-besarkan persoalan internal pemerintahannya.
Ia juga mempersoalkan media yang disebut telah menjalin kontrak dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberitakan hal-hal negatif tentang pemerintah.
Bahkan, dalam pernyataan tersebut, Tasming melontarkan ungkapan yang dinilai mengarah pada ancaman terhadap jurnalis.
“Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada ‘Bali Bella’ halal darahnya itu,” ujar Tasming dalam pernyataannya.
Tasming juga menyebut sejumlah media yang dianggapnya terus memberitakan pemerintah, meski memiliki kontrak kerja dengan pemerintah daerah.
Menanggapi pernyataan tersebut, AJI Makassar menyampaikan sikap resmi yang ditandatangani Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, dan Koordinator Bidang Advokasi AJI Makassar, Isak Pasabuan.
AJI Makassar mengecam pernyataan Tasming yang dinilai provokatif dan berpotensi berdampak terhadap keamanan serta keselamatan jurnalis, khususnya di Kota Parepare dan Sulawesi Selatan secara umum.
Dalam pernyataan sikapnya, AJI mengingatkan bahwa wali kota sebagai pimpinan daerah sekaligus pelayan publik semestinya bersikap terbuka dan menerima kritik yang disampaikan jurnalis berdasarkan fakta.
AJI juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Jurnalis menjalankan tugas untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, bukan bekerja untuk kepentingan pemerintah atau penguasa.
“Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah,” demikian penegasan AJI Makassar dalam pernyataan sikapnya.
AJI Makassar turut mengingatkan jajaran Pemerintah Kota Parepare agar tidak mengontrol, mengatur, mengintimidasi, ataupun menghalangi kerja-kerja jurnalistik.
Menurut AJI, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain mengecam pernyataan wali kota, AJI Makassar mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Tasming Hamid dan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai bernuansa provokatif serta berpotensi mengganggu kerja jurnalistik.
AJI Makassar menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, pejabat publik semestinya menghormati kerja jurnalistik dan tidak menjadikan kritik media sebagai alasan untuk melakukan intimidasi atau pembatasan terhadap pers. (*)
- ICATT Gelar Halaqah Pesantren Sulawesi Selatan, Perlindungan Santri Jadi Sorotan - 14 November 2026
- Riuh Kekuasaan di Ibu Kota, Sunyi Persoalan Rakyat - 14 November 2026
- Mahasiswa PPG UNM Buat Inovasi Starter Mobil Berbasis IoT - 14 November 2026