INDEPENDENews.com, JAKARTA — Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga jenis pickup dari India menuai kritik.
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Purwanto M. Ali, menilai kebijakan tersebut tidak rasional karena produk serupa telah diproduksi di dalam negeri dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi.
“Tidak masuk akal. Di dalam negeri barang itu diproduksi, kok malah impor. Kebijakan itu tidak sejalan dengan komitmen memperkuat industri otomotif nasional,” ujar Purwanto kepada wartawan, Sabtu, 28 Februari 2026.
Impor kendaraan tersebut dilakukan oleh BUMN untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Total nilai kontrak mencapai Rp 24,66 triliun untuk 105 ribu unit kendaraan yang dipasok dua produsen otomotif India, yakni Mahindra dan Tata Motors.
Sebanyak 35 ribu unit Scorpio Pickup dipasok Mahindra. Sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pickup dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.
Purwanto menyebut rata-rata tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk kendaraan pickup produksi nasional telah melampaui 65 persen. Menurut dia, dengan kapasitas tersebut, kebutuhan 105 ribu unit semestinya dapat dipenuhi produsen dalam negeri.
“Ini justru bisa membangkitkan industri nasional. Di tengah kemampuan produksi dalam negeri, kebijakan impor menjadi janggal,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang impor. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara.
“Pengadaan impor harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, sebelumnya menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah dan DPR. “Apapun keputusan DPR adalah suara rakyat. Kami sebagai BUMN akan taat pada keputusan negara,” kata Joao dalam konferensi pers di Jakarta, 24 Februari 2026.
Sebagian unit kendaraan disebut telah tiba di Indonesia secara bertahap dan untuk sementara disimpan sambil menunggu kesiapan koperasi penerima.
Hingga akhir bulan ini, sekitar 1.000 unit dijadwalkan masuk.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor tersebut ditunda.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas secara rinci kebijakan tersebut sepulangnya ke Tanah Air.
Menurut Dasco, penundaan diperlukan agar pemerintah dapat mengalkulasi kesiapan industri dalam negeri sebelum mengambil keputusan final.
“Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” ujarnya.
Polemik ini muncul di tengah upaya pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk kendaraan produksi nasional untuk operasional pejabat negara.
Sejumlah kalangan menilai konsistensi kebijakan menjadi kunci agar program penguatan industri otomotif nasional tidak tergerus oleh keputusan impor skala besar.(*)
