Jelang Pemilu 2024, Muhammadiyah Sulsel Dorong Kader Berkiprah

Berita Utama1384 Dilihat

ENREKANG, INDEPENDENews.com – Musyawarah Wilayah (Musywil) Muhammadiyah ke-40 juga menegaskan tentang posisi politik Muhammadiyah. Hal tersebut mengemuka dari hasil rekomendasi Musywil yang dibacakan, Minggu (5/3/2023).

Ketua Sidang Musywil, Prof Gagaring Pagalung, menjelaskan bahwa untuk isu politik kebangsaan, Muhammadiyah Sulsel berpedoman kepada putusan PP Muhammadiyah bahwa persyarikatan tidak ada afiliasi dengan partai, tetapi tetap terbuka untuk memberikan masukan bagi semua partai peserta pemilu.

“Organisasi Muhammadiyah tidak memiliki partai berarti dia tidak terkait langsung dengan politik tapi dalam konteks yang lebih tinggi. Muhammadiyah bisa memberikan masukan-masukan dan manfaat kepada seluruh partai yang ada di pemilu, tapi sekali lagi tidak boleh di stir dan apalagi dikelola oleh partai, walaupun sekarang partai banyak, Muhammadiyah insyallah terus komitmen tidak masuk pada area politik praktis,” tutur Pof Gagaring Pagalu.

Ketua BPH Unismuh Makassar ini menyebutkan gagasan masa lalu Amin Rais, bahwa Muhammadiyah menerapkan politik tingkat tinggi, artinya tidak terbawa arus politik tetapi akan selalu mengambil peran penting dalam hal politik kebangsaan.

Ia pula menyebut bahwa dalam ranah kebangsaan pihaknya mendorong kader-kader untuk terus berkhidmat, bahkan sudah banyak kader kita di politik, tapi berwawasan pada partai politik silahkan kami tidak melarangnya.

“Muhammadiyah tidak melarang kader untuk berkiprah di politik, bahkan disupport, kita ada salah satu Majelis yang akan bertanggungjawab mengenai itu,” tuturnya.

Ketua terpilih PW Muhammadiyah Sulsel Periode 2022-2027 Prof Ambo Asse menyampaikan bahwa sesuai ketetapan di tingkat pusat, sikap Muhammadiyah adalah lebih kepada mendorong terwujudnya keadaban politik dan para politisi menjadi negarawan.

“Menghadapi politik itu pimpinan wilayah mengikuti saja kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat, kita tidak bisa mengambil kebijakan lain atau kebijakan tersendiri,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *