MAKASSAR, INDEPENDENews.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulsel yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur pada tanggal 13 September 2023.
Program percepatan penurunan stunting adalah salah satu prioritas pemerintah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Target nasional yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen.
Bahtiar Baharuddin menggarisbawahi pentingnya penanganan stunting dan gizi buruk sebagai salah satu program prioritasnya sebagai Penjabat Gubernur Sulsel.
Data prevalensi stunting di Sulsel pada tahun 2022 mencapai 27,2 persen, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.
“Memang suatu kesyukuran karena penanganan stunting dilakukan dengan baik di Sulsel,” kata Bahtiar.
Dalam upaya penanganan stunting ini, Bahtiar Baharuddin membentuk empat Pokja (Pokok Jaminan Aman Keluarga) yang salah satunya fokus pada penanganan stunting.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan stunting, termasuk relawan dan sektor swasta.
Bahtiar Baharuddin juga menyoroti peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu masyarakat dan warga miskin.
“Mengurus masalah stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Pada akhirnya, kekuatan masyarakat kita sinergikan termasuk sektor swasta,” jelas Bahtiar.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, memberikan apresiasi atas kinerja Kabupaten Takalar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Kabupaten Takalar berhasil mengurangi angka stunting pada tahun 2022. Meskipun masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi, Kabupaten Takalar mencatatkan penurunan yang signifikan.
Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Takalar turun menjadi 31,1 persen dari 34,7 persen pada tahun 2021.
Keberhasilan ini sebagian besar berkat program “Takalar Ayo Atasi Stunting” yang telah diterapkan oleh Kabupaten Takalar. Program ini memungkinkan para pemimpin daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Tim Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) untuk memantau kondisi anak-anak yang mengalami stunting secara individu, termasuk nama dan alamat mereka.
Andi Muhammad Arsjad berharap bahwa Sulsel dapat mengambil contoh dari Kabupaten Takalar dalam upaya penanganan stunting.
“Kita dapat mencontoh Kabupaten Takalar sebagai inspirasi,” ucapnya.
Asriadi Ali, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Takalar, menjelaskan bahwa Perpres 72 Tahun 2021 menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sektor untuk percepatan penurunan stunting.
Ia menegaskan bahwa mencapai target nasional penurunan stunting hingga 14 persen bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dari semua pihak yang terlibat.
“Kita harus terus berupaya karena percepatan penurunan target nasional 14 persen. Itu bukan hal mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil, sehingga diperlukan kerja kolaborasi yang jelas oleh semua pemangku kepentingan,” ujarnya.(*)
