INDEPENDENews.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan menolak wacana muktamar luar biasa.
Ketua PWNU Sulsel, KH. Hamzah Harun Ar Rasyid, mengatakan wacana pelaksanaan muktamar luar biasa sebagai upaya merongrong dan memecah belah keutuhan NU.
Dia meminta agar upaya melemahkan NU melalui kegiatan itu mesti dihalau karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan budaya organisasi yang berkembang di lingkungan NU.
“Sejarah telah mencatat bahwa setiap upaya percobaan untuk mengadakan MLB (musyawarah luar biasa) yang dilakukan oleh segelintir orang atau oknum, tidak pernah berhasil, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan budaya organisasi yang berkembang di lingkungan NU selama ini,” katanya, Senin(10/12/2024).
Hamzah menegaskan, seluruh elemen NU di Sulsel berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan jamaah NU yang solid dan koheren dan mendukung PBNU untuk terus melangkah, serta tetap istiqamah dalam membuat kebijakan strategis, karena itu merupakan wujud peningkatan khidmahnya kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Saya juga mengajak segenap elemen NU, baik struktural maupun kultural, untuk senantiasa berada dalam satu barisan yang solid bersama PBNU. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan visi merawat jagat dan membangun peradaban sebagai wujud khidmah jam’iyah untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan secara universal,” terang Hamzah.
Adapun Sekretaris Umum PWNU Sulsel, H. Muh. Tonang, mengaku tak paham apa yang menjadi urgensi musyawarah luar biasa yang terus didorong oleh segelintir kelompok.
“PWNU dan PCNU Sulsel mengambil sikap tegas, menolak apapun upaya orang yang akan mengganggu integritas organisasi, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB,” tegas Tonang, yang juga merupakan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel.
Turut hadir Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholis Staquf, hadir dalam acara Rapat Koordinasi, Konsolidasi dan Pembinaan PWNU dan PCNU se-Sulsel, Karebosi Condontel, Kota Makassar, Jumat (6/12/2024).
Dalam kesempatan itu, jajaran PW NU Sulsel juga menyampaikan sejumlah poin pernyataan:
1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Sulawesi Selatan mendukung segala kebijakan dan selalu bersinergi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan.
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Sulawesi Selatan tetap berikhtiar dan satu barisan besama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mewujudkan visi “Merawat Jagat dan Membangun Peradaban” dalam mencapai kemaslahatan umat, bangsa dan negara.
3. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Sulawesi Selatan mendukung agenda kerja pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan masyararakat yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
4. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Sulawesi Selatan bersama-sama menyatakan dengan tegas menolak muktamar luar biasa, dan menyatakan bahwa agenda tersebut adalah bentuk propaganda oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab yang hanya ingin memecah belah keutuhan Nahdlatul Ulama. Muktamar luar biasa tidak sejalan dengan nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah dan bertentangan dengan budaya organisasi yang berlaku dilingkungan Nahdlatul Ulama.
Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat bersama PCNU se-Sulawesi Selatan untuk disampaikan kepada jama’ah dan jam’iyyah serta seluruh sebangsa dan setanah air.
Dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan, semata-mata sebagai bentuk ikhtiar dalam mengembangkan dan menjaga jam’iyah Nahdlatul Ulama agar tetap solid dan istiqomah, serta sebagai dukungan atas segala kebijakan-kebijakan dan program-program strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dibawah kepemimpinan H. Miftachul Akhyar (Rais Aam), KH. Akhmad Said Asrori (Katib Aam), KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum), dan KH. Saifullah Yusuf (Sekertaris Jenderal).
Pernyataan Sikap ini ditantangani oleh AGH. KH. Baharuddin HS (Rois Syuriyah), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA (Katib). Prof. Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, MA (Ketua Tanfidziyah), H. Muh. Tonang, M.Ag (Sekretaris Tanfidziyah). (*)
