INDEPENDENEWS.COM- Dalam dua bulan terakhir, Sulawesi Selatan-salah satu basis elektoral Presiden Prabowo Subianto-diterpa persoalan energi. Antrean BBM mengular di sejumlah SPBU, sementara pemadaman listrik bergilir mengganggu aktivitas warga dan dunia usaha.
Ini menjadi paradoks politik yang menarik.
Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menang di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, pasangan tersebut memperoleh 3.010.726 suara atau 57,02 persen suara sah, mengungguli Anies-Muhaimin yang memperoleh 37,94 persen.
Artinya, Sulawesi Selatan bukan wilayah yang asing bagi Prabowo secara elektoral.
Namun, kemenangan di bilik suara tidak otomatis menjadi jaminan bahwa pemerintah akan terbebas dari tekanan publik ketika kebutuhan paling dasar masyarakat terganggu.
BBM dan listrik adalah dua komoditas politik yang sensitif karena dampaknya dirasakan langsung.
Ketika kendaraan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Solar atau Pertalite, persoalannya tidak lagi sekadar urusan distribusi Pertamina. Ia menyentuh biaya transportasi, distribusi barang, pendapatan sopir, aktivitas pelaku usaha hingga harga kebutuhan masyarakat.
Di Sulsel, DPRD bahkan menyebut antrean BBM telah berlangsung sekitar dua bulan dan meminta Pertamina mengambil langkah konkret.
Pertamina sendiri menjelaskan kebutuhan Solar meningkat 10–15 persen sepanjang Juni-Agustus 2026. Penyebab yang disebut antara lain peningkatan aktivitas logistik, disparitas harga, serta indikasi pelangsiran. Kenaikan harga pada 1 September kemudian disebut memperlebar disparitas dan memperburuk antrean di sejumlah SPBU.
Di titik ini, persoalannya menjadi lebih kompleks.
Ada persoalan pasokan, tetapi ada pula persoalan tata kelola distribusi.
Pertamina sudah menambah alokasi BBM sekitar 10–15 persen di wilayah yang membutuhkan dan melakukan pengaturan antrean melalui marshalling. Tetapi bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan berapa persen tambahan pasokan yang dikirim.
Ukuran sederhananya:
Apakah warga bisa mendapatkan BBM tanpa mengantre berjam-jam?
Listrik menambah tekanan
Ketika persoalan BBM belum sepenuhnya reda, gangguan listrik ikut menambah beban.
Pada awal September, sejumlah wilayah Makassar mengalami pemadaman bergilir. PLN menjelaskan salah satu faktor pemicunya adalah pemeliharaan PLTU IPP Jeneponto berkapasitas 125 MW yang mengurangi pasokan ke sistem. PLN juga menyebut sekitar 300 MW kapasitas pembangkit di Jeneponto masih dalam proses pemulihan.
PLN saat itu menargetkan kondisi sistem kembali membaik sekitar 5 September.
Masalahnya, bagi masyarakat, pemadaman listrik tidak berhenti pada persoalan teknis pembangkit.
Listrik padam berarti mesin produksi berhenti.
Toko dan restoran terganggu.
Pelayanan publik terhambat.
Rumah tangga kehilangan kenyamanan.
Bahkan layanan lain yang bergantung pada listrik ikut terdampak.
Karena itu, ketika BBM dan listrik bermasalah dalam periode yang berdekatan, persepsi masyarakat dapat berkembang dari sekadar keluhan sektoral menjadi persepsi tentang kualitas pengelolaan energi pemerintah.
Paradoks di basis politik Prabowo
Inilah titik politiknya.
Pada Januari 2026, survei Indikator Politik Indonesia masih mencatat 79,9 persen responden secara nasional puas terhadap kinerja Prabowo.
Di kawasan Sulawesi, angkanya bahkan mencapai 81,1 persen.
Survei Indekstat pada periode yang hampir sama juga mencatat tingkat kepuasan di Sulawesi sebesar 95,28 persen.
Dengan demikian, Sulawesi pada awal 2026 dapat dibaca sebagai salah satu kawasan dengan modal politik Prabowo yang kuat.
Tetapi politik tidak berhenti pada angka survei.
Approval rating adalah foto. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik adalah pengalaman sehari-hari.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati.
Sebab pengalaman sehari-hari memiliki kemampuan mengubah persepsi politik jauh lebih cepat daripada narasi keberhasilan pembangunan.
Jangan buru-buru menyalahkan Prabowo
Namun, menyebut antrean BBM dan pemadaman listrik sebagai bukti kegagalan langsung Presiden Prabowo juga terlalu sederhana.
Untuk BBM, Pertamina menyebut ada kenaikan kebutuhan, disparitas harga, indikasi pelangsiran dan persoalan distribusi.
Untuk listrik, PLN menyebut berkurangnya pasokan pembangkit, termasuk pemeliharaan PLTU Jeneponto, sebagai salah satu faktor gangguan.
Artinya, persoalan di lapangan memiliki penyebab teknis dan tata kelola yang spesifik.
Tetapi secara politik, pemerintah pusat tetap tidak bisa sepenuhnya berjarak.
Sebab masyarakat tidak memilih Pertamina.
Masyarakat tidak memilih PLN.
Masyarakat memilih presiden.
Dan ketika kebutuhan dasar terganggu, akumulasi kekecewaan pada akhirnya akan diarahkan kepada pemerintah yang berkuasa.
Pertarungan berikutnya adalah soal kepercayaan
Bagi Prabowo, Sulawesi Selatan memiliki nilai politik strategis.
Dengan lebih dari 3 juta suara Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Sulsel memberikan modal elektoral yang besar.
Karena itu, persoalan BBM dan listrik seharusnya tidak dibaca hanya sebagai persoalan antrean SPBU atau gangguan pembangkit.
Ini adalah ujian terhadap kemampuan pemerintah mengubah kemenangan elektoral menjadi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Jika persoalan cepat diselesaikan, pemerintah dapat mengatakan bahwa gangguan tersebut merupakan masalah teknis yang berhasil ditangani.
Sebaliknya, jika antrean BBM terus berlangsung dan pemadaman listrik kembali terjadi, narasinya bisa berubah.
Dari:
“Pemerintah sedang melakukan perbaikan.”
menjadi:
“Mengapa kebutuhan dasar masyarakat justru bermasalah di daerah yang memberikan suara besar kepada Prabowo?”
Pertanyaan kedua jauh lebih berbahaya secara politik.
Sebab dalam politik, loyalitas pemilih tidak selalu hilang karena ideologi. Kadang ia terkikis oleh antrean, tagihan, harga, pendapatan yang turun dan listrik yang padam.
Dan bagi Prabowo, Sulawesi Selatan kini menghadapi satu pertanyaan sederhana:
Apakah basis elektoral yang kuat juga akan menjadi basis kepercayaan yang kuat sampai 2029?
Jawabannya tidak ditentukan oleh baliho, deklarasi atau elite partai.
Jawabannya akan sangat ditentukan oleh apakah BBM tersedia ketika rakyat datang ke SPBU dan apakah listrik menyala ketika masyarakat membutuhkannya.(*)
- Mengapa Masalah BBM dan Krisis Listrik Terjadi di Basis Presiden Prabowo? - 11 September 2026
- Amirullah Nur Pilih Ibadah Umrah di Tengah Isu Namanya Jadi Calon Bendahara Golkar - 6 September 2026
- Menara Pinisi dan Jejak Eko Hadi Sujiono: Dari Gagasan Pembangunan Kampus hingga Masa Depan UNM - 29 Agustus 2026