YOGYAKARTA – Jelang pelaksanaan Muktamar V Wahdah Islamiyah pada 21–25 Agustus 2026 di Jakarta, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Wahdah Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Dialog Kebangsaan sebagai ruang memperkuat kolaborasi lintas elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (1/8/2026) itu mengusung tema “Salam Sehat Indonesia: Jalan Kebangkitan Umat dan Penguatan Ketahanan Bangsa”.
Dialog menghadirkan akademisi, tokoh bangsa, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan partai politik untuk membahas isu-isu strategis kebangsaan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi Muktamar V Wahdah Islamiyah.
Ketua DPW Wahdah Islamiyah D.I. Yogyakarta, Ustaz Abu Ayyub, mengatakan Muktamar V bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkah.
“Alhamdulillah, Wahdah Islamiyah sebentar lagi akan mengadakan Muktamar kelima pada 21–25 Agustus 2026 mendatang, dengan semangat terus mengusung kolaborasi menuju Indonesia yang berkah,” ujarnya.
Menurut Abu Ayyub, konsep Indonesia Berkah yang diusung Wahdah Islamiyah dibangun di atas tiga pilar utama, yakni sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat sekaligus memperkokoh ketahanan bangsa.
Sementara itu, Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah, Dr. KH. Muh. Zaitun Rasmin, Lc., M.A., mengungkapkan bahwa Dialog Kebangsaan telah digelar di sedikitnya 10 daerah sebagai bagian dari sosialisasi Muktamar V dan upaya mempererat hubungan dengan kalangan intelektual di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan, Wahdah Islamiyah yang berawal dari gerakan pengajian pada 1986 dan resmi menjadi organisasi kemasyarakatan pada 2000 terus mengedepankan prinsip wasathiyah atau jalan tengah dalam menjalankan dakwah dan kontribusinya bagi bangsa.
“Wahdah Islamiyah di muktamar ini perlu lebih berinteraksi dengan kaum intelektual di berbagai wilayah Indonesia. Wasathiyah dalam Islam menjadi salah satu acuan di Wahdah Islamiyah, di mana kami berusaha benar-benar mengusung konsep ideal dalam Islam, yakni pertengahan dan yang terbaik,” tegasnya.
Menurut Zaitun Rasmin, seluruh elemen bangsa perlu mengarahkan semangat perjuangan ke arah yang lebih konstruktif dan produktif agar mampu menjawab tantangan umat sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Dalam sesi diskusi, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., mengulas tantangan demokrasi Indonesia pascareformasi. Ia menyoroti masih kuatnya praktik dinasti politik, lemahnya fungsi partai politik, korupsi birokrasi, hingga menurunnya kualitas kebebasan sipil.
“Dinasti politik merajalela bukan hanya nasional bahkan sampai ke tingkat desa, menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membuat akal sehat tidak berjalan,” katanya.
Ridho menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan keimanan agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor etika.
“Kita membutuhkan pemimpin yang beriman dalam memimpin kita. Maka kita perlu membangun kepemimpinan berintegritas, ibadah mengendalikan kekuasaan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag., yang menegaskan bahwa nilai keislaman dan keindonesiaan sejatinya saling menguatkan.
Ia menilai para pemuka agama memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dengan menghadirkan agama sebagai perekat kehidupan masyarakat yang majemuk.
“Kesatuan antara keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan, dan pemuka agama sebaiknya menghadirkan agama sebagai perekat persatuan dan kebersamaan yang menembus batas agama maupun ideologi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi D.I. Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Machasin, M.A., mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya krisis kepercayaan dan potensi polarisasi masyarakat.
“Merawat harmoni itu persoalan besar, dan tantangannya adalah ketidakpercayaan bahwa kita bisa hidup bersama, sehingga keadilan dan moderasi sangat penting untuk mencegah sikap ekstremisme,” ungkapnya.
Menurutnya, penguatan nilai moderasi harus berjalan beriringan dengan penegakan keadilan sosial agar masyarakat tetap hidup dalam suasana saling percaya dan menjaga persatuan.
Melalui Dialog Kebangsaan tersebut, Wahdah Islamiyah berharap Muktamar V menjadi momentum memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa untuk melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat persatuan nasional, serta menghadirkan Indonesia yang sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi, dan penuh keberkahan. (*)
