Oleh: Dr. Maria Ulviani, S.Pd., M.Pd.
Dosen PBSI FKIP Unismuh Makassar dan Anggota LBSO PWA ‘Aisyiyah Sulsel
INDEPENDENews.com – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan panggilan kolektif bagi seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
Dalam konteks ini, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia khususnya melalui pendekatan kritik sastra memiliki posisi strategis sebagai medium refleksi, transformasi, sekaligus penggerak kesadaran sosial.
Sastra tidak hanya berbicara tentang keindahan bahasa atau estetika semata, tetapi juga merupakan cermin realitas sosial, budaya, dan politik suatu bangsa.
Melalui teks sastra, kita dapat membaca denyut kehidupan masyarakat: ketimpangan, perjuangan, harapan, hingga dinamika identitas yang terus berkembang.
Oleh karena itu, membaca sastra sejatinya adalah membaca bangsa itu sendiri. Namun, membaca dalam konteks ini tidak berhenti pada pemahaman literal, melainkan menuntut kehadiran kritik sebuah upaya analitis dan reflektif untuk menyingkap makna di balik teks.
Kritik sastra dalam dunia pendidikan sering kali masih diposisikan sebagai aktivitas akademik yang eksklusif dan teoritis. Padahal, jika dikelola secara kontekstual dan pedagogis, kritik sastra dapat menjadi alat pembebasan intelektual yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, peka terhadap realitas sosial, serta mampu mengartikulasikan gagasan secara argumentatif.
Di sinilah letak relevansi kritik sastra dalam mewujudkan pendidikan bermutu: bukan hanya mencetak individu yang cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan empati yang tinggi.
Dalam kerangka Hardiknas 2026, penguatan partisipasi semesta berarti membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan semua pihak guru, dosen, siswa, orang tua, komunitas, hingga pemerintah dalam proses pendidikan.
Kritik sastra dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai elemen tersebut. Misalnya, melalui diskusi sastra berbasis komunitas, literasi digital, hingga produksi karya kreatif yang melibatkan partisipasi publik. Dengan demikian, sastra tidak lagi menjadi milik ruang kelas semata, tetapi hadir sebagai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Lebih jauh, pendekatan kritik sastra juga dapat mendorong pemerataan pendidikan. Dalam banyak kasus, ketimpangan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan kualitas proses pembelajaran.
Di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas, pendekatan berbasis teks sastra yang kritis dapat menjadi alternatif pembelajaran yang murah namun bermakna. Guru dapat memanfaatkan karya sastra lokal sebagai bahan ajar yang kontekstual, sehingga peserta didik merasa lebih dekat dengan materi yang dipelajari sekaligus memahami identitas budayanya.
Selain itu, integrasi kritik sastra dalam kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kritik sastra menyediakan ruang untuk itu, karena ia mengajak peserta didik untuk tidak sekadar menerima teks, tetapi juga mempertanyakan, menafsirkan, dan bahkan mengkritisinya.
Namun demikian, upaya menjadikan kritik sastra sebagai bagian integral dari revolusi pendidikan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah paradigma pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan dan hasil ujian.
Dalam situasi seperti ini, kritik sastra sering dianggap tidak praktis dan sulit diukur. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mindset dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan bahwa proses berpikir kritis adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih penting daripada sekadar capaian angka.
Di sinilah peran pendidik menjadi sangat krusial. Guru dan dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan ruang dialog, refleksi, dan eksplorasi makna.
Dalam pembelajaran sastra, pendidik dapat mengajak peserta didik untuk mengaitkan teks dengan realitas kehidupan mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan relevan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan filosofi logo Hardiknas 2026 yang menggambarkan gerak dinamis dan perlindungan simbol bahwa pendidikan harus terus bergerak maju sekaligus memberikan ruang aman bagi tumbuhnya potensi setiap individu.
Revolusi pendidikan yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah perubahan yang bersifat instan atau struktural semata, melainkan transformasi kultural dalam cara kita memandang dan menjalankan pendidikan.
Dari yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik; dari yang bersifat monolog menjadi dialogis; dari yang hanya menekankan hasil menjadi menghargai proses. Kritik sastra, dengan segala potensinya, dapat menjadi katalisator bagi perubahan tersebut.
Akhirnya, momentum Hardiknas 2026 hendaknya tidak berhenti pada peringatan tahunan, tetapi menjadi titik tolak untuk merefleksikan kembali arah pendidikan kita.
Membaca bangsa lewat sastra adalah upaya untuk memahami diri kita sebagai kolektif, sementara kritik sastra adalah cara untuk memastikan bahwa pemahaman tersebut tidak berhenti pada permukaan.
Dengan mengintegrasikan kritik sastra dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita tidak hanya membentuk generasi yang cakap berbahasa, tetapi juga generasi yang kritis, humanis, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. (*)
