INDEPENDENews.com, JAKARTA — Ruang publik kembali memanas.
Bukan karena kebijakan baru, melainkan perang narasi yang kian tajam menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah situasi global yang penuh tekanan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan Indonesia tidak boleh terjebak dalam pusaran polarisasi yang merusak stabilitas nasional.
Polemik bermula dari pernyataan sejumlah tokoh yang dinilai tendensius. Nama Islah Bahrawi menjadi sorotan setelah komentarnya terkait kapasitas kognitif Presiden memicu perdebatan luas. Ia bahkan mengaitkan kondisi kepemimpinan dengan munculnya tekanan sosial, serta menyiratkan perlunya perubahan di level pucuk kekuasaan.
Situasi semakin kompleks ketika pernyataan Syaiful Mujani ikut ditafsirkan sebagai sinyal isu penjatuhan presiden. Meski telah diklarifikasi sebagai pernyataan yang terpotong dari konteks, gelombang reaksi publik telanjur membesar.
Di titik inilah Idrus Marham melihat bahaya yang lebih dalam. Bagi dia, ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan persoalan serius tentang etika komunikasi politik di era digital yang serba cepat dan rentan distorsi.
“Indonesia harus belajar dari pengalaman global. Banyak negara terjebak dalam instabilitas yang berawal dari narasi yang tidak utuh dan provokatif,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Idrus menyinggung bagaimana disinformasi—baik yang disengaja maupun akibat potongan pernyataan—telah memperparah polarisasi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh persepsi yang dibentuk dari informasi parsial.
Menurutnya, problem utama hari ini bukan hanya pada isi pernyataan, tetapi pada cara narasi itu diproduksi dan disebarluaskan. Dalam ekosistem digital, opini yang tidak lengkap seringkali lebih cepat dipercaya dibanding klarifikasi, hingga akhirnya membentuk “kebenaran sosial” yang bias.
Lebih jauh, Idrus menegaskan bahwa mekanisme demokrasi Indonesia memiliki koridor konstitusional yang jelas. Ia mengingatkan bahwa isu pemakzulan presiden bukanlah ruang spekulasi publik.
“Prosesnya panjang dan serius—melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring hanya dengan opini atau narasi provokatif,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global—mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi—Idrus menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak. Ia mengajak semua pihak menjaga ruang publik tetap sehat, bukan justru memperkeruh dengan narasi yang memecah belah.
Baginya, tanggung jawab moral tokoh publik kini jauh lebih besar. Bukan hanya memastikan substansi benar, tetapi juga menjaga konteks agar tidak menyesatkan.
“Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna. Dari situlah disinformasi bermula,” katanya.
Menutup pernyataannya, Idrus mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan oleh emosi dan prasangka. Perbedaan sikap politik, kata dia, harus tetap dijaga dalam koridor rasionalitas dan etika.
“Jangan karena kebencian, kita kehilangan objektivitas. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, kedewasaan, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Di tengah riuhnya perdebatan, pesan itu menjadi pengingat: bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar opini, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri.(*)
