Kontroversi Makan Bergizi Gratis: Charles Honoris Desak BGN Evaluasi Total

INDEPENDENews.com, JAKARTA– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dari Fraksi PDIP, melontarkan kritikan tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Rabu (1/10/2025), Honoris menyoroti masalah keracunan berulang dan kualitas gizi menu.

Kritik utama Honoris menyasar dualisme persoalan: meningkatnya kasus keracunan makanan dan dugaan penggunaan menu yang mengandung Makanan Ultra-Proses (UPF).

Honoris menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap julukan satir yang kini populer di masyarakat, yakni “Makan Beracun Gratis”, yang timbul akibat banyaknya insiden keracunan.

”Saya sangat sedih melihat ini. Perlu ada perubahan besar dan langkah-langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik pada program MBG,” tegas Charles dalam rapat tersebut.

Ia bahkan membandingkan eskalasi kasus keracunan MBG dengan suasana pandemi COVID-19, di mana masyarakat setiap hari mencemaskan kabar korban baru di berbagai wilayah seperti Ciamis, Lampung, Jakarta, dan Garut.

Tuntut Hentikan Dapur Baru dan Larang UPF

Dalam sesi perdebatan yang intens, Charles Honoris mendesak BGN agar segera meningkatkan transparansi program dan melakukan evaluasi menyeluruh. Ia secara eksplisit meminta pemerintah menghentikan sementara penambahan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) atau dapur baru, sebelum standar keamanan pangan dipastikan layak.

Honoris juga mendesak komitmen tegas dari BGN untuk menghapus semua UPF dari menu makanan yang disajikan. Menurutnya, mengandalkan makanan olahan pabrik tidak sejalan dengan tujuan memberikan gizi yang berkualitas optimal bagi anak-anak. Ia menekankan, “BGN harus berkomitmen bahwa makanan ultra-proses wajib ditiadakan dari menu yang diberikan kepada anak-anak.”

Sebagai usulan perbaikan, politisi PDIP ini menyarankan BGN untuk mengoptimalkan dapur yang sudah ada di sekolah ketimbang membangun atau menambah titik distribusi baru. Ia juga menuntut pengetatan regulasi dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar dapur-dapur penyelenggara benar-benar memenuhi standar kesehatan.

Respons Kepala BGN: Misi Mulia dan Klarifikasi UPF

Kepala BGN, Dadan Hindayana, merespons kritikan DPR dengan sikap yang tegas namun tetap memohon pengertian.

Menanggapi julukan negatif “Makan Beracun Gratis,” Dadan mengatakan bahwa plesetan tersebut adalah hak publik. Namun, ia memperingatkan agar kritik tersebut tidak mengaburkan tujuan luhur program yang diyakininya sebagai cita-cita mulia Presiden untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Dadan mengakui adanya kasus keracunan yang diduga terkait program MBG, bahkan melaporkan telah terjadi lebih dari 6.500 kasus terdampak dari Januari hingga September 2025.

Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, termasuk atas insiden keracunan yang menimpa cucu Mahfud MD, sebagaimana disorot Honoris.

Untuk meningkatkan kualitas, BGN mengklaim sedang melakukan perbaikan dan akan mendorong semua SPPG agar memiliki standar setara dengan SPPG Polri.

Dadan juga menekankan bahwa timnya berjuang keras, bahkan mengklaim bekerja hingga 15 jam sehari, untuk memastikan program tetap berjalan di tengah tekanan.

Sikap Terkait UPF

Mengenai polemik UPF, Dadan memberikan respons yang terkesan fleksibel:

BGN tetap mengizinkan penggunaan jenis UPF tertentu yang dinilai “sehat”, seperti susu UHT, sebagai komponen menu MBG, asalkan memenuhi standar gizi.

Dadan juga menepis tudingan adanya politisi yang menguasai dapur MBG, menegaskan bahwa proses pembentukan Satuan Pelaksana bersifat terbuka dan diverifikasi ketat oleh banyak verifikator.

Dadan mengakhiri tanggapannya dengan menekankan bahwa program MBG harus dihormati sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi nasional.(*)