Sulsel Pertama Tandatangani Hibah Pilkada 2024

Berita Utama, Sulsel1764 Dilihat

INDEPENDENews.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah sebesar Rp224 miliar.

Penandatanganan NPHD ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin, 2 Oktober 2023, dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD ini.

Tanda tangan pada NPHD dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Bahtiar Baharuddin, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa Sulsel menjadi juara pertama dalam penandatanganan NPHD di antara 38 provinsi.

Hal ini menunjukkan konsistensi Sulsel dalam menjalankan agenda pemilihan umum tahun dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Bahtiar Baharuddin juga menekankan pentingnya menjalankan Pilkada tahun depan dan menghindari situasi di mana Pilkada tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana.

Ia menyoroti bahwa demokrasi dalam fase transisi dapat terganggu jika pemilihan kepala daerah terus dilakukan oleh Penjabat Gubernur.

Hasbullah, Ketua KPU Sulsel, menjelaskan bahwa dari total anggaran hibah sebesar Rp224 miliar, KPU Sulsel mendapatkan alokasi sebesar Rp150 miliar.

Alokasi ini mencakup 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan KPU Sulsel untuk pemilihan gubernur sekitar Rp387 miliar lebih.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung pemilihan gubernur dengan empat pasangan calon.

Sementara itu, Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel, mengungkapkan bahwa Bawaslu Sulsel mendapatkan alokasi sebesar Rp173.697.046.000 dari anggaran hibah.

Jika mengacu pada alokasi 40 persen, Bawaslu menerima sekitar Rp69 miliar lebih. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat partisipasi pengawasan dan meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, terutama dalam pengawasan pelaksanaan pemilu.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan harapannya agar semua penyelenggara pemilu dapat memanfaatkan anggaran ini dengan maksimal untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang sukses dan berkontribusi pada pembangunan Sulawesi Selatan ke depannya.

“Insyaallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya,” sebutnya.(*)