JAKARTA, INDEPENDENews.com – Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang memberitakan bahwasannya pemasangan baliho dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melibatkan pihak kepolisian.
Dilansir dari mediaindonesia.com Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto tidak membenarkan terkait campur tangannya pihak kepolisian dalam pemasangan baliho itu.
Kabid Humas Polda Jatim juga mengatakan bahwa pihak kepolisian akan selalu konsisten dalam menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.
Merespon hal ini relawan Gibran Maju menyampaikan tegas untuk tidak meneruskan isu yang tidak benar tersebut.
Razak Ketua Bidang Hukum Koordinator Nasional Gebrakan Indonesia Berani Maju (Gibran Maju) meminta agar senantiasa menghadirkan suasana politik yang damai.
“Bahwa dengan terus berjalannya tahapan Pemilu dan terlebih waktu pelaksanaan Pemilu semakin dekat, semestinya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga situasi menjadi tenang dan kondusif tanpa ada narasi-narasi sentimen, propaganda, ujaran kebencian yang dapat membuat gejolak ditengah-tengah masyarakat” Ujar Razak, Rabu (15/11/2023).
Ia meminta agar mari bertarung ide dan gagasan untuk terus berupaya menarik simpatik dukungan warga.
“Berupaya menarik simpati dan dukungan masyarakat dengan menyampaikan gagasan dan ide maupun program yang menjadi fokus jagoannya, bukan malah mencoba memainkan narasi tidak berdasar yang justru membuat masyarat menjadi tidak percaya terhadap lembaga negara apalagi terhadap Polri,” tambah Razak.
Justru, pihaknya sangat kecewa bahwa isu ini terus dimainkan, padahal polri memiliki sikap netral.
“Posisi Polri dalam Pemilu sangat jelas dan clear sebagaimana dalam UU Polri, pada Pasal 28 Ayat 1 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik,” tambahnya.
“Terlebih Polri juga mitra dari KPU maupun BAWASLU dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang jujur dan adil, maka peran dan posisi Polri itu sangat penting. Sehingga sangat disayangkan ketika ada pihak yang menyatakan bahwa Polri tidak netral, kita dapat balik bertanya apa buktinya ? Apakah ada surat perintah bagi anggota Polri untuk tidak netral? Olehnya itu ini jelas merupakan pernyataan sangat berbahaya dan tendensius disaat-saat sekarang ini karena dapat menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat,” lanjut Razak.
“Bahwa dengan reformasi yang terus berjalan dalam tubuh Polri, kami berkeyakinan Pimpinan Polri dapat menjaga amanah reformasi untuk mengawal demokrasi berjalan dengan baik dan ini juga terbukti dengan adanya survey beberapa waktu lalu, dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat ini justru positif dan meningkat terbukti dengan survey dari Lembaga Indikator Politik Indonesia l, meningkat menjadi 76,4 %. Ini trend yang sangat baik dan tentu kita mesti terus mendorong agar Polri semakin baik lagi, kalaupun masih ada yang kurang terhadap kinerja Polri kita mesti mengawal bersama, mengkritiknya namun bukan dengan menyampaikan pernyataan yang bernuansa kebencian bahkan justru bermuara penyebaran hoaks terhadap Polri. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk tidak mendegradasi citra Polri apalagi membuat hoax tentang netralitas Polri,” Tutup Razak.
- DPP PKB Sebut Pasangan DiA Mampu Bawa Sulsel Lebih Baik - 20 September 2024
- Deng Ical Pimpin Tim Pemenangan Indira-Ilham, Punya Senjata Rahasia - 18 September 2024
- Beri Manfaat Nelayan dan Masyarakat Pesisir, HMNI Takalar Ajak Pemerintah Kelola Laut - 16 September 2024