INDEPENDENews.com – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla ngopi bersama dengan Komunitas Jurnalis Politik (KJP), Serikat Media Siber Indonesia di Cafe Kopitiam, Jl Letjen Hertasning, Makassar, Rabu (9/4/2025).
Ia pun datang ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) dan musyawarah besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar.
Dalam pertemuan selama dua jam ini, ia membahas banyak soal kerja-kerja Perlindungan pekerja asal Indonesia di luar negeri.
Mulanya, dia membahas soal peran perlindungan pekerja di luar negeri.
Menurutnya, saat ini, pemerintah sangat serius mengurus masyarakatnya.
Ia pun menceritakan soal modus dan motif pekerja yang dijadikan sebagai operator judi online dan scaming di luar negeri.
Menurutnya, saat ini, mereka adalah korban dari pencari kerja.
“Mulanya mereka ini ditawari pekerjaan namun ternyata di belakang mereka dipaksa untuk menipu masyarakat. Ada yang melawan tapi ada juga yang terpaksa,” ujarnya.
Sehingga, jika melawan, maka orang-orang ini biasanya yang mendapatkan penyiksaan.
“Sehingga, untuk mengatasi masalah ini, untungnya visa tinggal di negara ASEAN itu hanya tiga bulan sehingga ini menjadi celah,” katanya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia akan selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
Saat ini, Pada Maret 2025, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang.
MI adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah ini menggantikan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Jumlah PMI terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah penempatan PMI naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021.
Pada tahun 2024, jumlah PMI meningkat 8,40% dibanding tahun sebelumnya
Negara tujuan utama PMI.
Hong Kong menjadi negara tujuan utama penempatan PMI. Taiwan menjadi negara tujuan PMI terbanyak kedua.
Moratorium Pekerja ke Arab Saudi
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saat ini sementara membahas moratorium pekerja imigran.
“Kami sementara membahas lebih detail lagi semoga sudah bisa terbuka kembali secara resmi. Kami sementara membahas soal isi kerja samanya lagi,” ujarnya.
Menurutnya, meski masih moratorium ada hampir 200 ribu yang tetap bekerja di sana.
“Ini sementara kami kawal terus supaya ada jalan keluarnya lagi,” katanya.
Sejumlah Negara Nyaman dengan Pekerja Indonesia
Dzulfikar Ahmad Tawalla mengungkapkan bahwa sejumlah negara merasa nyaman dengan pekerja asal Indonesia.
Wamen Dzulfikar Ahmad Tawalla menyebut salah satu negara yang merasa senang dengan pekerja migran Indonesia adalah Jerman.
Dzulfikar mengetahui hal ini setelah berbincang dengan perwakilan duta besar atau Dubes Jerman untuk Indonesia. Pelayanan pekerja asal Indonesia disebut sangat memuaskan, khususnya tenaga kesehatan.
“Saya pernah sampaikan kepada perwakilan Dubes Jerman, kenapa Anda nyaman dengan pekerja kami? Mereka bilang orang-orang Jerman puas kalau dirawat oleh perawat Indonesia, hospitality-nya luar biasa,” ujar Dzulfikar Tawalla.
“Mereka merasa dimanusiakan makanya mereka cari pekerja dari Indonesia,” imbuh Dzulfikar Tawalla.
Tidak hanya negara di Eropa, Wamen Dzulfikar Tawalla menyebut beberapa negara di Asia juga senang mempekerjakan warga Indonesia.
Pemuda asal Gowa itu menyebut, etos kerja warga Indonesia di luar negeri dinilai sangat baik dibanding pekerja migran negara lain.
“Begitu juga WNI kita Arab. Asisten rumah tangga kita di sana itu disenangi. Sebagai perbandikan, kalau ART dari negara lain biasanya tidak mau disuruh ke pasar, karena alasannya tidak ada dalam kontrak. Beda dengan kita,” tutur Wamen Dzulfikar.
Soal permintaan pekerja Indonesia ke luar negeri, Wamen Dzulfikar menyebut untuk tahun ini pemerintah siap mengirim 400 sampai 600 ribu pekerja migran.
Jumlah itu terbilang sedikit dibanding permintaan negara tujuan sebanyak 1,6 juta pekerja.
Pemerintah memperketat pengiriman pekerja migran dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pekerja.
“Tahun 2025 ada 1,6 juta permintaan, tapi kita bisanya 450 cuma 600 ribu. Kendalanya kita adalah bahasa, negara yang bekerja sama mengharuskan bisa berbahasa setempat. Kalau Arab Saudi, harus bisa bahasa Inggris,” jelas Wamen Dzulfikar.
Wamen Dzulfikar menandaskan bahwa perlindungan pekerja imigran adalah prioritas.
Ia menyebut perlindungan wajib dilakukan terhadap pekerja yang dikirim pemerintah.
Bahkan pekerja imigran ilegal juga wajib dilindungi jika mendapat perlakuan tidak manusiawi di negara tempatnya bekerja.
“Mau dia ilegal atau resmi, kita tetap harus urus karena itu doktrin kebangsaan kita melindungi segenap bangsa indonesia,” tandas Wamen Dzulfikar. (*)
