INDEPENDENews.com – Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Palopo akan menyelenggarakan dialog bertema perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mengundang empat pasangan calon (paslon) kepala daerah Kota Palopo.
Wakil Ketua DPC PPDI Kota Palopo, Yudea Sabdo Anggoro, menyampaikan bahwa menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, sangat penting bagi paslon wali kota dan wakil wali kota Palopo untuk menyampaikan komitmen mereka dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Palopo.
“Bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi juga implementasi yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi perhatian utama dalam agenda pemerintahan, “ ujar Yudea, Sabtu (28/9/2024).
Diketahui terdapat empat pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Palopo, yaitu Putri Dakka dan Haidir Basir (nomor urut 1), Farid Kasim Judas dan Nurhaenih (nomor urut 2), Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta (nomor urut 3), serta Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin (nomor urut 4).
Yudea menjelaskan, keempat pasangan calon tersebut diharapkan memaparkan visi, misi, dan program mereka selama masa kampanye dua bulan.
Namun, ia mempertanyakan apakah program-program yang mereka usung telah mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas serta kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan masyarakat hukum adat.
“Penting bagi mereka memiliki perspektif disabilitas dan mengusung pemenuhan hak disabilitas dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Palopo yang aksesibel (ramah disabilitas ) dan inklusif bagi kelompok rentan, “ tanya dia.
“Kami dari PPDI Kota Palopo menilai persoalan tersebut yang penting disampaikan kepada semua Paslon pada Pilwalkot Palopo 2024 supaya mengakomidir dalam visi, misi, program dan isu kampanye, “ tegas Yudea.
Menurutnya, pemilu bukan sekadar tentang memilih pemimpin, melainkan juga tentang memilih visi dan misi yang menekankan keadilan bagi semua.
Pengurus PPDI Kota Palopo berharap agar para pasangan calon tidak hanya memberikan janji-janji, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ketika mereka terpilih untuk memimpin Kota Palopo.
“Sehingga pembangunan di kota ini lebih aksesibel atau ramah disabilitas dan inklusif bagi kelompok rentan,’’ ucap Yudea.
Ketua Dewan Penasehat DPC PPDI Kota Palopo, Abdul Rahman Nur, menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas diatur dengan jelas dalam konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
Selain itu, hal ini juga secara khusus diatur dalam Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pelayanan Disabilitas.
“Seharusnya semua Paslon sudah memberikan perhatian serius bagi pemenuhan hak disabilitas di Kota Palopo supaya kota ini lebih memuliakan disabilitas dan lebih inklusif. Penghormatan dan perlindungan disabilitas adalah tanggungjawab dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan. Tidak boleh ada pengabaian di dalamnya,’’ kata Abdul Rahman Nur yang juga Pembantu Rektor IV Universitas Andi Djemma Palopo.
Yudea berharap semua pasangan calon wali kota Palopo dapat hadir dalam diskusi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di Kota Palopo.
“Perspektif disabilitas penting dibangun jika akan berbicara implementasi amanat Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas. Pilwalkot 2024 ini menjadi momentum yang tepat,” tutupnya.
Koordinator Wilayah V DPD PPDI Provinsi Sulawesi Selatan, Basri Andang, selain dialog komitmen pada pilkada serentak 2024 yang terkonsolidasi di 19 DPC yang sudah terbentuk, termasuk Makassar, Maros, dan Luwu Timur sebagai DPC baru.
DPD PPDI Sulsel memberikan pendampingan dalam pembuatan policy brief sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengurus cabang.
Selain itu, penguatan kapasitas bagi pengurus cabang terhadap tata kelola organisasi tetap menjadi agenda prioritas.
“Agenda penguatan kapasitas manajemen organisasi bagi pengurus cabang sangat penting mengingat PPDI organisasi besar dan organisasi payung perlu terkelola baik,” ucap Basri Andang. (*)
- Sukseskan Pilkada 2024, Lurah Parang Layang Ajak Warga Jangan Golput - 26 November 2024
- Pastikan Pilkada Lancar, Camat Bontoala Bersama Lurah Lakukan Pengawasan Intensif - 26 November 2024
- Diikuti Kader Terbaik, PD IPM Makassar Sukses Gelar PFP 1 - 26 November 2024